Wakil Gubernur Riza Patria Mengatakan Tindakan Rem Darurat Sekarang Kewenangan Pemerintah Pusat

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta terus didorong untuk menarik rapid eye movement darurat di tengah kondisi corona yang semakin menggila. Tapi, Jakarta tak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan tarik rem darurat sekarang ada di pemerintah pusat.

"Dulu kewenangannya [tarik rapid eye movement darurat] ada di daerah. Sekarang kewenangan ada di Pusat, sudah ada aturannya," kata Wagub DKI Jakarta Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota, Senin (21/6) malam.

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan ikut apa word play here arahan dari pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah pusat sudah memutuskan untuk pengetatan PPKM Mikro sebagai upaya untuk menekan laju corona yang belum juga mau turun sejak libur lebaran.

"Sejak adanya PPKM semuanya dikoordinasikan lewat pemerintah pusat dan itu sangat baik. Sehingga antardaerah bisa saling menolong bisa membantu bisa bersinergi dengan baik," ucap Riza.

Pemerintah pusat sudah memberlakukan pengetatan PPKM Mikro mulai 22 Juni-5 Juli 2021. Semua aturan teknis soal kegiatan dan pergerakan orang akan diatur dalam Instruksi Mendagri yang juga jadi landasan para kepala daerah dalam membuat aturan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terkait Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara, KPK Menjadwalkan Untuk Memanggil 4 Saksi

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan empat saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara Tahun 2017-2018. Empat saksi yang dijadwalkan yakni Direktur CV Karya Bhakti Nursisi Budiono, Presiden Direktur PT Adi Wijaya Hadi Suwarno, Direktur Curriculum Vitae Puri Agung Siti Rustansi l, dan sopir PT Bumi Redjo yang juga Direktur Utama PT Sutikno Tirta Kencana bernama Mistar. Keempatnya akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dan pihak swasta Kedy Afandi. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Jalan Raya Semarang-Kendal Kilometres.12, Semarang,"ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (21/10). Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dijerat KPK dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur. Budhi diduga turut serta dal
Baca selengkapnya

Akibat Hurang Gadai HP, Dua Orang Bertetangga Berkelahi 1 Orang Tewas Dan Terluka

Jakarta - Gara-gara utang gadai handphone sebesar Rp400 ribu, dua orang bertetangga, Husni (36) dan M Ridho (28) terlibat duel. Seorang tewas dan satunya lagi menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa itu bermula saat Ridho menemui korban Husni di rumahnya di Jalan Ahmad Yani, Lorong Karet, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Jumat (3/12). Pelaku Ridho bermaksud menagih utang, namun tak dikabulkan korban. Keduanya cekcok mulut dan berujung adu fisik. Korban mencekik pelaku sehingga terjadi perkelahian. Warga melerai keduanya sehingga battle dapat dihindarkan. Tak lama kemudian, korban kembali sambil membawa pisau dan celurit. Hal itu disambut pelaku yang juga menyiapkan senjata yang sama. Dua tetangga itu akhirnya kembali battle. Korban Husni mengalami banyak luka dan tewas di tempat. Sementara lawannya terkena sabetan celurit di tangan, paha, dan betis, lalu dibawa warga ke RSUD Bari Palembang. "Tersangka sudah kami jemput dari rumah sakit,
Baca selengkapnya

Sebuah Perusaan Farmasi Jepang Mengklaim Obat Ivermectin Efektif Lawan Varian Omicron

Tokyo -  Perusahaan perdagangan dan farmasi Jepang, Kowa Co Ltd, hari ini mengatakan, obat anti parasit, ivermectin, ditemukan efektif untuk mengobati Covid-19 varian Omicron dalam uji coba fase ketiga. Uji coba itu menemukan ivermectin memiliki efek anti-virus terhadap varian Omicron, kata Kowa tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Dilansir dari laman Antara mengutip Reuters, Senin (31/1), perusahaan itu sudah bekerja sama dengan Universitas Kitasato, universitas kedokteran di Tokyo. Uji coba klinis untuk mengevaluasi obat itu, yang digunakan untuk mengobati parasit pada hewan dan manusia, sedang berlangsung tetapi promosi terhadap obat itu sebagai pengobatan COVID-19 menimbulkan kontroversi. Obat ini tidak disetujui untuk mengobati COVID-19 di Jepang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) sudah berulang kali memperingatkan terkait penggunaannya.
Baca selengkapnya